 |
| Pusat Perbelanjaan |
Rasanya tidak dapat dibantah lagi bahwa pembangunan-pembangunan di sektor swasta seperti apartemen dan mal akhir-akhir ini semakin menjamur dimana-mana. Pembangunan tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di kota-kota penunjang seperti Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang bahkan di kota-kota yang jauh dari Ibukota termasuk yang berada di luar Pulau Jawa.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah daerah-daerah yang sudah atau akan dibangun mal tadi dapat dikatakan baik ekonominya? Jika dilihat dari sisi ekonomi bisnis maka jawabanku secara sederhana adalah Ya. Jika sebelumnya di daerah tersebut tidak ada mal dan sekarang sudah ada, maka dapat dipastikan ekonomi di daerah tersebut lebih baik dibanding sebelum adanya mal. Karena di setiap pembangunan yang memiliki tujuan bisnis pasti telah dilakukan riset dan penilaian kelayakannya terlebih dahulu.
Secara garis besar, penilaian kelayakan atas sebuah proyek yang pertama adalah dilihat dari sisi teknisnya. Memungkinkan atau tidak untuk dilakukan pembangunannya tersebut. Yang kedua adalah bagaimana dari sisi pemasarannya, apakah proyek tersebut dapat menjual atau tidak. Dalam kasus mal, salah satu yang paling dilihat adalah bagaimana akses pengunjung ke lokasi dimana mal itu berdiri dan ada atau tidaknya kompetitor. Ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana kelayakannya dari sisi ekonomi atau keuangan. Proses ini dilakukan untuk menilai seberapa cepatnya proyek tersebut dapat kembali modal dan mulai menghasilkan laba. Tahapan penilaian tadi dilakukan secara berurutan.
Sehingga apabila di sebuah daerah dikatakan layak secara teknis untuk dibangun mal namun jauh dari lokasi penduduk maka tak akan dibangun mal disana. Jika layak secara teknis dan lokasinya dekat dengan penduduk namun penduduk disana tidak memiliki daya beli yang cukup maka tak akan dibangun mal juga disana. Daya beli adalah kuncinya.
Tapi ada mal yang ternyata di dekatnya ada pemukiman kumuh, gimana tuh?
Perlu dicatat bahwa purchasing power atau daya beli yang dijadikan sebuah tolok ukur tadi tidak perlu melihat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Cukup yang menjadi target pasarnya saja. Apabila ada yang mampu belanja disana, mal-nya pasti akan dibangun. Dimana ada gula maka disitu ada semut. Gulanya adalah masyarakat yang mampu beli.
Tapi ada juga tuh mal yang sepi setelah dibangun, kalau begitu gimana tuh?
Penilaian kelayakan tadi tetaplah dilakukan oleh manusia. Tahu kan kalo manusia tempatnya salah dan dosa? Eh, hahaha. Kembali ke topik, perlu menjadi tanda tanya tuh yang melakukan risetnya siapa, dan siapa pengembangnya. Bisa saja yang mendirikan mal dan penilainya tidak melakukan riset secara cermat terlebih dulu atau ternyata tidak kompeten. Contoh sederhananya, pernah lihat ruko-ruko yang sudah lama kosong kan? Jelaslah kosong, bangun rukonya di tempat yang sepi, jalan kecil atau malah tidak tersedia tempat parkir yang memadai. Tidak melakukan riset secara mendalam terlebih dulu.
Kota yang maju tuh bukan dilihat dari gedung-gedungnya, tapi dari warganya. Percuma banyak bangunan-bangunan tapi benda mati!
Kalem masnya/mbaknya. Pilkada udah lewat.
Saya sangat setuju, kota yang maju harus juga berdampak pada warganya. Namun, tujuan penulisan ini adalah membahas kota yang sebelumnya tidak ada mal dan setelah dibangun mal. Pembangunan mal tidak membuat kemajuan sebuah kota, namun kemajuan ekonomi dari sebuah kota, dalam hal ini daya beli masyarakatnya, yang melatarbelakangi pembangunan mal. Jangan sampai terbalik.
Ah, bagaimanapun penilaian kemajuan ekonomi dari sebuah kota, emang lebih asyik lagi kalo semua warganya ikut maju juga. Mal-nya ramai dan aman. Tidak perlu takut dicopet, karena semua datang ke mal sama-sama punya uang buat belanja. Bukan cuma numpang ngadem atau cuci mata kayak aku.
Sekian tulisanku kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Bubay!
