Pertemuan IMF-WB 2018 Dipaksakan di Tengah Bencana Lombok dan Palu, Masa Iya?

IMF - WB 2018
Annual Meetings Bali, Indonesia
Menjelang tahun politik seperti sekarang ini, Negara ini seolah selalu gaduh dan mengaduh. Tak terkecuali soal pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 yang akan diselenggarakan di Bali sebentar lagi, pro-kontra tidak terbatas hanya di kalangan para elit dan media sosial, bahkan juga pada level akar rumputnya di kehidupan sehari-hari.

"Rejim gimana si, lagi bencana malah undang-undang IMF segala. Mau ngutang lagi ya?"
"Ga jelas emang ni rejim."

Dialog diatas ini nyata terjadi di kedai mie ayam gerobakan pinggir jalan, agak dikurangi sedikit untuk mengurangi kata-kata yang kurang pantas. Sedih rasanya, bukan karena saya sepenuhnya setuju dengan penyelenggaraan event ini, tapi ya mbok itu mie dan baksonya dikunyah dan ditelen dulu baru ngomong mas, nanti kalo keselek piyee~ Selain itu, yang membuat hati perih adalah rakyat telah menjadi korban diperalat para elit yang setiap perkataannya cenderung menguntungkan posisi kelompoknya sendiri. Fanatisme buta, padahal dia tidak dapat apa-apa juga.

Sejak tahun 2014
Perjuangan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pada pertemuan tahun 2018 ini sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 2014 yang kemudian pada tahun 2015 ditandatangani Agreement for the 2018 Annual Meetings of the Boards of Governors of the IMF dan the World Bank Group. Sehingga bisa dibilang bahwa bukan rezim sekarang yang menghendaki kita menjadi tuan rumah pada tahun ini, menjadi tidak relevan apabila kemudian yang disalahkan adalah rezim saat ini. Tapi kemudian, apa yang membuat pertemuan ini menjadi begitu penting sehingga tetap harus dilakukan meskipun saat ini sudah berbeda nahkoda negara?

Pertemuan ini merupakan sebuah kesempatan untuk Indonesia mempresentasikan kondisi terbaru ekonominya kepada 3500 orang delegasi dari 189 negara anggota, 1000 perwakilan media dan lebih dari 5000 peserta dari private sector. Apa saja yang bisa dipresentasikan? Banyak hal, terutama perkembangan-perkembangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk pertumbuhan inklusif akibat peran ekonomi syariah dan inisiatif lainnya, peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi, reformasi ekonomi dan keuangan yang telah dilakukan, ekonomi digital, keragaman serta potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia, semuanya akan dijelaskan dalam sebuah program khusus bernama Voyage to Indonesia.

Tapi, kita kan sedang dilanda bencana?
Sebagaimana yang sudah penulis tuliskan diatas, Indonesia telah menyiapkan diri sejak 2014 maka sudah pasti anggarannya disiapkan sejak jauh-jauh hari. Dengan tidak mengurangi sedikitpun rasa belasungkawa kepada saudara-saudara setanah air di NTB, Lombok, Palu dan Donggala tapi untuk menjadi pengetahuan umum, keuangan negara tidaklah sama dengan keuangan rumah tangga dalam skala kecil yang seringkali pembiayaannya dilakukan secara dadakan dan bisa comot anggaran sana untuk tambal yang sini. Ada yang namanya RAPBN dan APBN yang angka-angkanya sudah direncanakan dalam suatu Rencana Jangka Pendek, Menengah ataupun Panjang. 

Tapi kan ini 1,1 Triliun cuma buat menjamu IMF? Pihak yang pernah diduga menyetir orde baru dan menjegal N250 Pak Habibie, masa lebih diprioritaskan dibanding bantu rakyatnya sendiri?

Dengan tidak bermaksud melupakan luka masa lalu Republik, nyatanya Pemerintah pada tahun 2014 telah berjuang untuk mendapatkan hak menjadi Tuan Rumah tentu dengan perhitungan-perhitungan ekonomi yang semestinya menguntungkan buat Indonesia. Teorinya, tidak mungkin Pemerintah mau untuk keluarin 1,1 Triliun kalau ternyata tidak berpengaruh terhadap ekonomi kita lebih dari angka tersebut. Tentu saja ini menjadi valid apabila asumsi perhitungan yang dilakukan sudah tepat. 

Akan menjadi bahaya bagi Republik apabila karena bencana menyebabkan Indonesia batal menjadi Tuan Rumah, tidak bagus untuk citra Indonesia bagi para investor dunia dan bisa saja menghilangkan trust yang sebelumnya ada. Indonesia akan terlihat menjadi Negara yang sedang krisis dan tidak layak untuk investasi, bukan tidak mungkin predikat investment grade kita akan dicabut oleh lembaga pemeringkat dunia. Ketimbang membatalkan, bukannya lebih baik memanfaatkannya secara maksimal? Pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk membahas mengenai strategi pembiayaan untuk penanggulangan bencana skala besar, mengingat tidak hanya Indonesia satu-satunya negara yang rawan bencana.

Katanya diawal tidak sepenuhnya setuju?
Setuju kan tidak melulu harus fully-agree, begitu pula jika tidak setuju. Betul kan? Hehe. Sebetulnya hal yang saya kurang setuju adalah mengenai pemilihan lokasinya yakni di Bali. Bukan, tidak dengan maksud saya untuk mendiskreditkan Bali sebagai destinasi wisata yang telah terkenal di dunia ini. Saya sepenuhnya sadar bahwa pemilihan Bali juga dipengaruhi faktor keterkenalannya serta kesiapan infrastruktur pendukung yang telah dimiliki Bali saat ini. Namun, justru karena sudah terkenal maka seharusnya Pemerintah dapat mempromosikan lokasi pariwisata yang tak kalah indah lainnya, Raja Ampat atau Pulau Seribu di Jakarta misalnya. Meskipun tentu saja pembangunan infrastruktur akan kembali menjadi topik yang akan digoreng lagi, tapi mari kesampingkan kepentingan politik praktis dan melihatnya sebagai sebuah upaya pemerataan ekonomi melalui pariwisata. 

Bagaimanapun, pertemuan ini akan segera dilaksanakan. Ketimbang berdebat kusir agar terlihat intelek tapi kosong, mari menjadi tuan rumah yang baik dan semoga dapat membawa dampak positif bagi seluruh Rakyat Indonesia. Amin!
Share on Google Plus

About Yudha Basuki

Penulis yang merupakan alumni Administrasi Perpajakan dan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia ini mendambakan Indonesia mampu menjadi Negara yang tidak hanya besar secara makro namun juga mampu mengakomodir keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Bersedia diajak berdiskusi via email yubas@alumni.ui.ac.id